POLITIK- Desakan Reshuffle Kabinet Terus Menguat

Desakan perombakan (reshuffle) kabinet terus bergulir. Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar segera melakukan reshuffle kabinet dan tidak melakukan penundaan lagi.
JAKARTA (SINDO) –Menurut dia, saat ini adalah waktu yang paling tepat bagi Presiden SBY untuk melakukan perombakan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Zaenal mengatakan, jika Presiden SBY melakukan reshuffle pada bulan Juni atau Juli mendatang, maka momentumnya sudah hilang akibat makin pendeknya waktu adaptasi bagi menteri yang baru.
”Makin lama reshuffle ditunda, maka momentumnya akan hilang di tengah kondisi makin banyaknya persoalan yang ada,” katanya.
Zaenal menyebutkan,ada beberapa pos menteri yang perlu dilakukan evaluasi antara lain Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono,Menteri Dalam Negeri M Ma’ruf, dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Politikus Partai Bintang Reformasi (PBR) ini mencontohkan perlunya posisi menteri luar negeri diganti karena telah gagal menjalankan politik diplomasi.
Dia memaparkan dalam sistem politik yang sudah mapan seharusnya Presiden tidak perlu mendapat tekanan dari pihak mana pun dalam mengganti para menteri. Banyaknya persoalan kebangsaan, menuntut kinerja kabinet yang optimal sehingga langkah reshuffle perlu dilakukan oleh Presiden SBY.
Sementara itu, pengamat politik The Indonesian Institute Anis Baswedan mengatakan tujuan reshuffle yang harus diluruskan agar tidak terjadi akomodasi kepentingan partai-partai politik. Anis mengungkapkan pergantian para menteri harus ditujukan semata-mata untuk peningkatan kinerja kabinet.
”Jangan sampai reshuffle dilakukan atas tekanan atau intervensi dari parlemen atau partai politik. Jika ini terjadi, maka tuntutan pergantian kabinet tidak akan pernah berhenti dan selalu berulang,”tegasnya.
Dalam sistem politik presidensial, dia menilai, presiden memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat dijatuhkan parlemen meskipun didukung oleh partai yang memiliki kursi sedikit. Dia menyebutkan di beberapa negara yang presidennya dari partai kecil, ternyata dapat menjalankan pemerintahan secara efektif tanpa terpengaruh intervensi dari parlemen.
Anis menilai SBY harus mampu menjalankan komunikasi dan negosiasi politik secara efektif dengan partai politik lainnya. ”Reshuffle kabinet diperlukan untuk mengganti para menteri yang bermasalah dalam soal hukum atau kesehatan. Jadi reshuffle dilakukan bukan untuk akomodasi kepentingan politik,”ujarnya.
Direktur The Akbar Tandjung Institute Alfan Alfian mengingatkan agar partai politik (parpol) bersikap bijaksana dan tidak terpancing terlalu jauh dalam menyikapi wacana reshuffle kabinet. Selain hal itu merupakan hak Presiden, pernyataan yang terlalu ofensif justru akan merugikan citra parpol di mata masyarakat.
Menurut dia, akan lebih baik jika parpol bersikap defensif dan menunggu keputusan dari Presiden.Ada dua kemungkinan yang menyebabkan reshuffle ini semakin tidak jelas. Yang pertama, karena disengaja oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan karena Presiden yang terlalu peragu.
”Parpol harus berhati-hati. Jangan sampai wacana reshuffle ini terkesan bahwa parpol kemarukkekuasaan.Bisajadi, ini semua strategi Presiden SBY agar parpol terus menjadi sorotan. Setelah citra parpol terus memburuk, barulah presiden mencari momen untuk melakukan reshuffle. Alhasil, seakan-akan, dialah yang jadi pahlawan,”katanya. Alfian sepakat jika perombakan menteri ini secepatnya dilakukan. (arif budianto/ hermansah/eko budiono)